DPRD dan Pemkot Sepakat Tertibkan Prakter Prostitusi

Kupang-TO.DPRD Kota Kupang  dan Pemkot Kupang  sudah sepakat  untuk melakukan penertiban terhadap lokasi praktek prostitusi yang menjamur, namun perlu didahului dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku dan pemilik rumah yang dijadikan tempat prostitusi, kata Ketua Komisi B, DPRD Kota Kupang Krispianus Matutina  kepada  wartawan di Kupang.

Menurutnya, pola pemikiran  masyarakat di Kota Kupang lebih kritis  jika dibandingkan dengan  masyarakat di pedesaan oleh karena itu untuk penertiban terhadap lokasi prostitusi terselubung DPRD sangat mendukung tapi Pemkot perlu melakukan pembinaan sebelum dilakukan penertiban.

"Kami bukan melindungi prostitusi tapi sebelum dilakukan penertiban sebaiknya lokasi yang dijadikan tempat prostitusi di dekati dan dibina bukannya dilakukan penertiban dengan cara-cara kekerasan tapi harus dihindari agar tidak boleh terjadi kekerasan," tandasnya.

Dengan adanya pendekatan yang baik dan diberi pembinaan diharapkan kedepan tidak ada lagi tempat prostitusi ilegal dalam Kota Kupang. "Warga Kota Kupang perlu mendapatkan pemahaman secara baik agar rumah-rumah tertentu tidak dijadikan sebagai lokasi prostitusi," katanya.

Penyelesaian masalah prostitusi bukan saja melalui penertiban tapi butuh penerangan dan sosialisasi bahwa kegiatan yang dilakukan tidak baik.

Dijelaskan, terjadi prostitusi tentu ada persoalan yang mendahuluinya seperti dipicu oleh masalah sosial dan masalah ekonomi. 

"Kenapa ada rumah-rumah yang dijadikan tempat prostitusi tentu ada masalah yang melatar belakanginya seperti masalah ekonomi dan sosial,"ujarnya.

Sementara itu anggota DPRD Kota Kupang, Jerry Pingak berharap agar Pemkot tidak hanya melakukan penertiban terhadap masalah yang kelihatan seperti persoalan prostitusi tapi harus jika melihat pada inti persoalan yang memiliki dampak ke persoalan sosial dan ekonomi seperti penertiban terhadap penyimpangan berbagai jenis izin.
 
"Banyak terjadi penyimpangan terhadap berbagai izin ini juga perlu menjadi fokus bagi Pemkot untuk melakukan penertiban karena adanya pembiaran terhadap penyimpangan izin akan berdampak terhadap persoalan sosial dan ekonomi," kata Jerry Pingak  by : evin

Read More

Warga Fatukoa Kembali Protes Pembangunan Tower 5.1 Milik PLN

Kupang-TO.Warga  Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Provinsi NTT kembali   melayangkan  aksi protes penolakan terkait dengan  pembangunan SUTT Tower 5.1 milik PLN NTT yang ditujukan   kepada Polda NTT dan DPRD Kota Kupang. Hal ini juga dibenarkan oleh Jack Kalla saat ditemui  wartawan belum lama ini di DPRD Kota Kupan

Menurutnya, warga menilai bahwa PLN arogan karena telah melanggar kesepakatan dimana terkait pembangunan SUTT nomor 5.1 sejak 2008 telah ada penolakan dari warga dan surat penolakannya pernah dilayangkan ke DPRD dan Wali Kota Kupang.

Ia mengisahkan, Pada 2012 telah ada penandatangan kesepakatan antara PLN yang diwakili manajer hukum NTB NTT Hiras Sihombing, pemerintah diwakili camat Maulafa Corinus Tuan, dan warga diwakili Mikael Beda disaksikan warga Fatukoa.

Dalam kesepakatan kata  Jack Kalla, warga menolak pembangunan tower 5.1 dengan solusi tower mesti dipindah jauh dari pemukiman karena tower berdiri ditengah pemukiman penduduk dimana dalam aturan tidak diperbolehkan. "Saya juga korban karena tower hanya berjarak 2 meter dari rumah dan sejumlah rumah warga lainnya sehingga warga bersikeras menolak," ujarnya.

Dikatakan pihak PLN terus melakukan lobby dengan lurah, camat, dan Wali Kota namun Wali Kota sudah menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan di daerah pemukiman warga. Tapi PLN tidak berhenti disitu malah sempat melobby Wakil Gubernur NTT dimana PLN mengungkapkan persoalan versi mereka sehingga Wakil Gubernur NTT pernah memanggil dirinya.

Ketika dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur menegaskan jika warga merasa tidak nyaman kenapa tidak dipindah karena pembangunan tentu harus memperhatikan masalah Amdal apa layak atau tidak untuk dilakukan pembangunan.

"Warga tidak menghambat tapi menolak sehingga mesti dipindahkan ke tempat yang aman," tegasnya.   by ; evin

Read More

Pansus Akan Usut Persoalan Lahan Bendungan Kolhua

Kupang-TO. Dalam rangka pengusut persoalan masalah pembebasan tanah    bendungan Kolhua yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) akhirnya ditetapkan  struktur kepengurusannya dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Fan Adrianus.

Penetapan struktur tersebut  berlangsung alot dalam sidang  yang digelar  di  gedung DPRD Kota Kupang belum lama ini. Dengan ditetapkan struktur pansus formasi satu ketua, tiga wakil ketua yang terdiri dari pimpinan komisi, dan satu sekretaris ditambah sembilan anggota Pansus keterwakilan dari tiga komisi dan enam fraksi di DPRD Kota Kupang.

Selain menetapkan struktur Pansus dalam paripurna anggota DPRD,  Irianus Rohi mengusulkan agar masa kerja dari Pansus dalam rangka mengusut masalah pembebasan lahan Kolhua selama 30 hari kerja terhitung sejak ditetapkannya struktur Pansus.

Adrianus Talli anggota DPRD  Kota  menyarankan agar masa waktu kerja Pansus sebaiknya merujuk pada aturan sebagaimana yang tertuang dalam Tata tertib (Tatib) DPRD Kota Kupang Nomor 3 tahun 2010.

"Untuk masa kerja Pansus sebaiknya diatur secara tegas dan bila perlu merujuk Tatib DPRD No 3 tahun 2010," ujarnya.

Sedangkan Nico Frans anggota DPRD lainnya menyarankan agar dalam penetapan masa kerja Pansus pihak sekretariat DPRD dalam membuat laporan risalah sidang merujuk pada Tatib DPRD Nomor 3 tahun 2010.

Wakil Ketua Pansus, Krispianus Matutina juga  berharap agar Pansus segera bekerja terkait polemik pembebasan lahan Kolhua sehingga bisa terselesaikan. "Walaupun belum diuraikan tupoksi dari Pansus namun sudah diketahui arahnya ke masalah pembebasan lahan," pintanya.

Menurut Krispianus, pembebasan lahan Kolhua terjadi pro kontra sehingga perbedaan data pemilik lahan bisa ditelusuri lewat Pansus dan nantinya Pansus akan melakukan konsultasi dengan warga Kolhua.

"Pansus akan bekerja secara independen tidak akan memihak pada Wali Kota, Gubernur, ataupun warga karena Pansus akan melihat persoalan yang sebenarnya seperti apa baru dicari akar persoalan dan dikeluarkan rekomendasi atas persoalan yang ada,"katanya.

 
Ia menambahkan  Pansus tidak ada kepentingan pemerintah tapi lahir karena ada persoalan kemasyarakatan dimana Pansus akan bekerja secara independen dan murni.  by : elon

Read More

Sekolah Merubah Pola Pikir dan Karakter

Oelamasi-TO.Dengan bersekolah setiap siswa diharapkan memiliki perubahan pola pikir disertai dengan sikap dan karakter yang baik sehingga kelak akan menjadi manusia yang berkualitas. Sebab yang utama dalam pembangunan pendidikan bukan hanya ditentukan gedung yang megah melainkan kualitas sikap mental anak tersebut. 

Demikian sekapur silih sambutan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki saat peresmian 3 gedung Sekolah baru bantuan Pemerintah Australia, Sabtu (1/6) di Kecamatan Kupang Timur.

Bupati Kupang menjelaskan Tahun Anggara 2012 Pemerintah Autralia telah mengucurkan dananya dalam mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia secara khusus di Kabupaten Kupang ada lima sekolah baru diantaranya SMPN. 9 di Kelurahan Merdeka, SMPN 7 Di Desa Oefafi Kecamatan Kupang Timur dan 3 Satap (Satap Banfai) di  Kupang Tengah, Satap Nekmese dan Satap Merbaun di Kecamatan Amarasi Selatan. Dari kelima Sekolah lanjut Bupati Kupang,  hanya ada yakni SMPN 9, SMPN 7 dan Satap Banfai.

Ditambahkannya, bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan peradaban manusia. Pendidikan yang baik tentu harus ditentukan oleh kualitas sekolah yang menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga ketika para siswa menyelesaikan pendidikannya dapat berkarya dibidangnya masing-masing.

Bupati Titu Eki menyampaikan rasa terima kasih dan syukurnya atas pembangunan 5 gedung sekolah di Kabupaten Kupang oleh Pemerintah Australia yang diharapkan akan dapat  mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Kupang.

Ia mengatakan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terkhir ini kurang lebih ada 62 unit sekolah baru yang dibangun di Kabupaten Kupang. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Kupang yang luasnya mencapai 96 % Luas Provinsi Bali dengan persebaran penduduk yang sulit menjangkau sekolah membuat pemerintah harus pro aktif mengembangkan pendidikan lewat pembangunan sekolah baru.

Meskipun demikian hal yang paling penting dalam sebuah pendidikan adalah kualitas lulusannya, untuk itu dikenal slogan Sekolah boleh darurat tetapi otak jangan darurat, sekolah boleh dikampung tetapi otak tidak boleh kampungan.

“Kemewahan Gedung akan rusak tergerus usia tetapi kulitas seorang siswa yang dibina dengan baik tentu tidak akan lekang dimakan waktu”, tandas Titu Eki.  by : elon

Read More

Di NTT, Siswa Tidak Sekolah Masih Tinggi

Oelamasi-TO. Ir. Tri Joko Wahyudiono mewakili Pemerintah Australia (selaku konsultan Manajemen) mengatakan bahwa unsur utama penilaian dalam membangun sekolah ialah berdasarkan prioritas angka perhitungan kasar yang melihat bahwa masih tinggi jumlah siswa yang tidak bersekolah dan masih kurang dari standar nasional yang telah ditetapkan.

Dikatakan bahwa Ausaid yang ada di setiap Kabupaten di NTT tetap membuka diri atas usulan masyarakat akan kebutuhan sekolah untuk dapat di masukan ke dinas pendidikan agar dapat dibuat proposal pembangunan.“Mari masyarakat usulkan, dan kita akan bantu” tandas Tri Joko.

Sementara itu Tokoh masyarakat Kupang Timur, Agus Mauboy mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini merupakan impian masyarakat yang terwujud. Selama ini masyarakat merasa beban dan kesulitan mengingat sarana sekolah yang cukup jauh dari rumah sehingga menyulitkan anak-anak bersekolah.

Masyarakat sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan pembangunan ini secara khusus kepada pemerintah Autralia, Pemerintah Pusat dan Pemkab Kabupaten Kupang dibawah kepemimpinan Bupati Ayub Titu Eki yang telah berjuang memajukan pendidikan di daerah Kabupaten tercinta.

Tutut dihadiri juga tim pemerimtah Australia dan Pemerintah Indonesia Ir. Irwan, Ir. Zakarias T, Ir. Biben dari Dirjen Pendidikan.

Untuk biaya kedua SMP menelan dana  sebesar Rp. 1.985.465.000 dan satap Banfai sebesar Rp. 762.350.000.

Dengan diresmikan sekolah tersebut, kegaitan belajar mengajar yang telah berlangsung  satu tahun ini  dapat berjalan dengan baik. SMPN 9  guru PNS  2 orang, guru honor 15 orang,   tata usaha  2 orang, jumlah siswa 43 orang. Sedangkan untuk SMPN. 7  guru PNS 3 orang, guru honir 12 orang, 1 orang  tata usaha dan 26 siswa. Satap Banfai 1 orang guru PNS merangkap Kepala Sekolah, guru honor 8 orang, 1 orang tata usaha dan 1 penjaga sekolah. by : elon

Read More