Polda NTT Periksa Lima Komisioner KPU Nagekeo

Kapolda NTT.

Kupang-TO.Terkait pemeriksaan pejabat di Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Nagekeo,  Kapolda NTT Brigjen Pol. I Ketut Untung Yoga Ana  melalui Kabid Humas, AKBP Octo G Riwu ketika dihubungi Selasa (13/8) di Kupang mengatakan Direktorat Tipikor Polda NTT telah memeriksa pejabat di KPU Kabupaten Nagekeo, termasuk lima komisioner KPU yang sudah dipecat DKPP.

 “Polda NTT bersama Polres Ngada dalam tahap pemeriksaan terhadap semua anggota dan pejabat sebagai penanggung jawab dalam Pilkada Nagekeo,” tegasnya.

Dikatakan, jika proses audit dan pemeriksaan polisi memakan waktu lama, sejumlah kalangan tidak mempersoalkan jika pelaksanaan pilkada ditunda setelah Pemilu 2014. Untuk mencegah terjadinya kevakuman kepemimpinan setelah selesainya masa jabatan bupati saat ini, yakni pada Desember mendatang, Nagekeo bisa dipimpin pejabat bupati yang ditunjuk Gubernur NTT.

Dijelaskan, persoalan yang muncul dalam Pilkada Nagekeo adalah dugaan pelanggaran oleh KPUD secara sistematis, terstruktur, dan masif. Sejumlah dokumen penting untuk pilkada diduga dirancang agar mudah digandakan dan diubah. Formulir C1 KWK, dokumen yang menjadi pegangan saksi, hanya berupa fotokopi yang mudah digandakan dan digantikan.

Selain itu, surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 84.000 lembar, ditambah 2,5 persen, atau 3.000 lembar. (3.000) sebagai cadangan. Total surat suara yang dicetak mencapai 87.000 lembar yang didistribusikan ke 239 TPS di 7 kecamatan.

Namun, kata dia saat hari pemungutan suara, tercatat sekitar 69.000 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Dengan demikian, semestinya ada sisa 18.000 surat suara. Namun, pada kenyataannya sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) mengalami kekurangan surat suara.

Dari penyelenggaraan pemungutan suara pada 8 Juli lalu, KPU Nagekeo menetapkan dua pasangan, yakni Elias Djo-Paulinus Nuwa Veto dan pasangan Sevasius Podhi-Ibrahim Jusuf, lolos ke putaran kedua.

Ditempat terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nagekeo Julius Lawotan mengatakan, Pemkab Nagekeo mengingatkan perlunya transparansi dalam pelaksanaan pilkada, terutama penggunaan anggaran Rp 11,5 miliar. “Sebelum melanjutkan ke putaran kedua, harus ada audit sebagai evaluasi terhadap kinerja lima komisioner KPU yang sudah dipecat tersebut,” ungkapnya. by: del

Read More

Pilkada Putaran Kedua Nagekeo Tunggu Hasil Audit BPK

Ilustrasi

Kupang-TO. DPRD dan Bupati Nagekeo sepakat untuk menunda pengucuran anggaran pilkada putaran kedua, hingga selesainya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTT, serta hasil penyidikan oleh Polda NTT dan Polres Ngada.

Langkah ini adanya adanya dugaan indikasi penyimpangan prosedur pengadaan dan penggunaan anggaran untuk logistik Pilkada Nagekeo, berlangsung 8 Juli lalu. Ironisnya  lima komisioner KPU Nagekeo telah dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena pelanggaran etika. “DPRD Nagekeo sudah melakukan koordinasi dengan Bupati sebagai Kepala Daerah, untuk menahan kucuran dana tahap kedua proses Pilkada Nagekeo,” tegas Ketua DPRD Nagekeo, Gaspar Batu Bata di Nagekeo, Selasa (13/8)

Menurutnya penundaan tersebut untuk menunggu audit oleh BPK dan pemeriksaan oleh Kepolisian terhadap penggunaan dana, pekerjaan percetakan logistik, serta semua proses penyelenggaraan pilkada, yang diduga kuat penuh kecurangan itu.

“DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo sepakat untuk menunggu proses audit. Nanti setelah selesai audit kita akan membahas anggarannya,”katanya.

Secara terpisah Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTT Erwin Wahyunitrianto mengungkapkan, dalam waktu dekat, tim auditor BPK akan mengaudit penggunaan dana Pilkada Nagekeo bulan lalu.

 “Kami sudah siap untuk melakukan audit, sebelum pelaksanaan pilkada putaran kedua. Audit itu sebagai tindak lanjut dari pemecatan lima orang komisioner KPU Nagekeo oleh DKPP,” ungkapnya.

Ia menambahkan jika dalam pelaksanaan audit itu ada indikasi tindakan korupsi, tentunya akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. by: del

Read More