 |
| Ilustrasi |
Kupang-TO. Masyarakat yang
bergabung dengan GMNI Nagekeo mendesak DPRD Dan Pemkab Nagekeo memblokade dana
Untuk Pilkada putaran kedua. Ketua GMNI cabang Careteker Nagekeo, Patrianus M
Djwa mengatakan bahwa Pemkab Nagekeo dan DPRD Nagekeo harus menghentikan
alokasi anggaran kepada KPUD Nagekeo untuk proses Pilkada putaran kedua.
Tak cuma itu, DPRD Nagekeo
juga diminta segera melakukan pansus pengadaan logistik, guna mengusut
banyaknya kejanggalan dalam pilkada."Lima orang anggota
Komisioner KPUD Nagakeo harus dibekukan, karena sudah mencoreng pilkada yang
bermartabat ini dengan sewenang-wenang. Mereka juga menaati aturan KPU no 17
tahun 2010 tentang pengadaan logistik, serta sudah melanggar sila kelima dari
Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata
Patrianus.Pemkab dan DPRD harus
menyetop kucuran dana untuk KPUD Nagekeo lagi,
Tokoh muda Nagekeo, Longginus
Biadae, meminta Pemkab dan DPRD Nagakeo untuk meluruskan permintaan GMNI.
"KPUD harus paham bahwa mereka telah mencederai demokrasi. Karena itu
Pemkab dan DPRD Nagakeo harus menghentikan dana bagi KPUD," ujarnya.
"KPUD jangan memaksakan
pilkada putaran kedua, sebab anggaran pada putaran sudah morat marit. Jangan
sampe APBD habis untuk kebutuhan Komisioner yang ada. Pemkab dan DPRD Nagakeo
harus hentikan anggaran untuk KPUD Nagekeo dalam pelaksanaan Pilkada.,” kata
Longginus. by: del
0 komentar:
Posting Komentar