Anggaran Pilkada Putaran kedua Nagekeo, Butuh Proses

Ilustrasi

Nagekeo-TO.Bupati Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanes Nani A’oh mengatakan sementara ini masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT terhadap keuangan dan mekanisme yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nagekeo, sebelum menyetujui pengucuran dana untuk pilkada putaran kedua. 

Sebab kata dia, ada indikasi kuat pelanggaran mekanisme pengadaan logistik pilkada Nagekeo yang dilaksanakan 8 Juli lalu, dan lima komisioner KPU Nagekeo telah dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)."Alokasi anggaran (untuk pilkada putaran kedua) itu kan butuh proses. Saya tunggu hasil audit dulu dari BPK,” tegasnya saat dihubungi wartawan Rabu (21/8).

Dijelaskan untuk keperluan pemilihan bupati sudah dialokasikan dana Rp11,5 Miliar dimana dari jumlah alokasi yang disiapkan KPU Nagekeo untuk putaran pertama sebesar Rp 8,5 Miliar, Namun dalam pilkada putaran kedua masih ada sisa anggaran Rp 2,6 miliar yang belum dicairkan. KPU malah meminta tambahan Rp 900 juta, sehingga jumlah keseluruhan yang diminta Rp 3,5 miliar.

Ia menambahkan jika meminta tambahan anggaran dari Pemkab tidak mungkin lagi, karena persiapan dana untuk alokasi pilkada tidak ada lagi. selain itu untuk keperluan pencairan dana pihaknya juga akan melihat hasil audit BPK NTT.

Ketua DPRD Nagekeo, Gaspar Batu Bata meminta BPK NTT untuk memenuhi permintaan Pemkab dan DPRD Nagekeo segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dan mekanisme yang dijalani KPUD saat pilkada putaran pertama yang lalu. Audit itu harus dilakukan sebelum pilkada putaran kedua dilaksanakan yang menurut rencana pada 23 September mendatang.

"Seyogyanya harus ada saling pengertian di sini. BPK NTT harus memenuhi permintaan kami agar audit dilakukan sebelum pilkada putaran kedua. Sebab, audit itulah yang akan digunakan dasar pengucuran dana,"katanya. by: del

Read More

94 Napi Dapat Remisi Bebas.

Ilustrasi

Kupang-TO. Dalam rangka Merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan  RI yang ke-68 yang diselenggarakan di Lapas Dewasa Kupang, Provinsi Nusa Tengara Timur, 

pemberian remisi kepada 1.892 napi, 94 napi mendapat remisi bebas, sedangkan 1.798 napi lainya  mendapat remisi antara satu  sampai tiga bulan.

Dalam upacara HUt RI- 68 di Lapas Kelas IIA Sabtu (17/8) dipimpin langsung  oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya  memberikan remisi secara simblos kepada  tiga orang napi. Usai upacara Gubernur NTT setelah bersalaman sempat mengambil  bahagian dengan sejumlah  pejabat lainya  berjoget  bersama  dengan para napi dilapangan upacara.

Pihak Kementrian Hukum dan HAM  Wilayah NTT,  malah sempat  mengusulkan kepada  15 napi Korupsi untuk mendapatkan  remisi, namum  usulan  tersebut belum  ada jawaban dari pemerintah pusat. Dari total 1.992 napi penerima remisi dibagi atas 10 lapas, 7 rutan dan   satu cabang rutan di wilayah NTT. by: elon

Read More

12 Nelayan Lamalera dibawa Ikan Paus

Ilustrasi

Kupang-TO.12 nelayan asal Lamalera, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang  terbawa ikan paus  sampai ke perairan laut Alor akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat.Ke 4 orang nelayan  berenang  ketepi pantai sedangkan 8 orang  lainya  masih dalam pencarian.

Menurut informasi ini disampaikan oleh kepala Desa Lamalera, A Yoseph Dasion mengatakan dari 12 awak jonson Bero Blolong yang tenggelam terbawa seguni itu empat orang diantaranya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang menuju kampung Mulandoro, Kecamatan Wulandoni. sementara delapan orang lainnya masih dalam pencarian.“Empat orang berhasil berenang ke Mulandoro, tetapi delapan orang lainnya belum di temukan,” katanya.

Para nelayan Lamalera itu diketahui menikam paus jenis seguni. Ketika mengejar seguni, jonson Bero Blolong bersama beberapa jonson lainnya, namun beberepa diantaranya memilih untuk kembali. Bero Blolong tetap mengejar dan berhasil menikam paus seguni yang dikenal sangat ganas lebih dari paus jenis koteklema yang biasa di tangkap nelayan lamalera.

“Kejadiannya di sekitar Tanjung Atadei – Kabupaten Lembata.  Kami sudah kirim bantuan perahu nelayan untuk ikut mencari menyelamatkan delapan orang yang terhampas keluar dari paledang mereka yang dibawah ikan Paus.” jelas Yoseph.

Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun Jumat (18/8) di Lewoleba mengatakan 8 orang nelayan  telah ditemukan dalam keadaan selamat, ada dua orang  diantaranya mengalami  luka –luka sehingga  mereka harus dirawat di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD)  Lembata.

Dari jumlah 12 orang itu, kata Viktor, empat orang berhasil menyelamatkan diri pada Kamis, (15/8) malam.Mereka nelayan  Nelayan asal Lamalera itu terseret ikan paus  pukul 12.00 Wita. Ke delapan  orang nelayan berhasil menyelamatkan diri dengan cara berenang selama 16 jam dari perairan laut lepas hingga ke Perairan Ata Dei, Kecamatan Ata Dei, kabupaten Lembata.

Mereka ditemukan terdampar di tiga lokasi yang berbeda di Kecamatab Ata Dei dengan kelompok pertama sebanyak empat nelayan dan kelompok kedua tiga orang, terdiri ayah dan dua anak serta kelompok ketika sebanyak lima orang."Mereka ditemukan secara terpisah dan dalam keadaan selamat," katanya. by: del

Read More

Direktris Akper Mandiri dan Pengurus Yayasan di Sandra Mahasiswa

Alustarsi 

Kupang-TO.Direktris Akademi Perawat (Akper) Mandiri Kupang, Rosalinda Usbatan dan Fansiskus  Soduk merupakan salah satu  pimpinan Yayasan Cempaka Surya  disandra oleh puluhan Mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya kedua orang tersebut dinilai telah melakukan penipuan  dan pembohongan  yang  menelantarkan nasib mahasiswa yang tidaj jelas statusnya.

“Silakan mahasiswa agar lapar saja ke pihak kepolisian karena pihak yayasan maupun direktris Akper Mandiri yang beroperasi di Kupang telah  melakukan penipuan, kata Ketua Komisi D  DPRD NTT, Jimmy Sianto  ketika bertemu  dengan sejumlah mahasiswa maupun orang tuanya di ruang rapat Komisi D Jumat (16/8).

Jemi Sianto mengaku dirinya sudah bosan karena manajemen Akper Mandiri telah melakukan  pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian  bagi masyarakat NTT

Ia malah mendesak kepada Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro hukum agar dapat membantu  mahasiswa agar persoalan ini dapat dibawa ke rana hukum.

Dalam cacatan Mahasiswa Akper mendatangi gedung DPRD NTT,  bukan baru kali ini tetapi  sudah  kesekian kalinya tetapi  persoalan ini  titik ada titik terang. “Kami  datang kesini juga tidak ada hasil, dewan tidak punya gigi,” kata Mahasiswa yang enggan disebutkan identitasnya.

Hasil pantaun wartawan,  mendengar mau disandra dan dilaporkan ke aparat kepolisian pihak yayasan maupun Direktris Akper Mandiri terlihat pucat dan dan meminta perlindungan kepada beberapa anggota dewan  agar persoalan ini jangan dibawa ke meja hijau . by: del

  

Read More