Pejabat Harus Bisa Selesaikan Persoalan

IST

Oelamasi-TO.Seorang Pejabat harus bisa menyelesaikan persoalan dan bukan menjadi penyebab dari sebuah persoalan. kinerja seorang pejabat diukur bukan karena dia berhasil mengelola uang saja tetapi bagaimana dia dapat menyelesaikan segala persoalan dan tantangan dalam pekerjaan.

Seorang pemimpin harus bisa memanage orang-orang yang dipimpinnya dengan menerapkan prinsip-prinsip berorganisasi yaitu mulai dari perencanaan, organizing actuality sampai controling (POAC) jika hal tersebut dilakukan dengan baik maka akan mencapai tujuan organisasi dengan baik.

Demikian penegasan Sekda, Kabupaten Kupang Hendrik Paut ketika memberi arahan dalam acara serah terima pejabat eselon II dan eselon III maupun pejabat telah memasuki masa pensiun maupun yang menerima jabatan baru, Selasa (23/7) di Oelamasi.

Dijelaskannya,jabatan yang diberikan tersebut merupakan sebuah kepercayaan dari masyarakat tapi lebih dari itu adalah perwujudan maksud Tuhan dan oleh karena itu kita harus dapat mempertanggung jawabkan dengan baik. “Kita boleh berbangga dengan jabatan tapi harus juga dibarengi dengan tekad dan komitmen untuk merubah keadaan kedepannya lebih baik dari saat ini, “ katanya.

Pada kesempatan ini Sekda mengucapkan apresiasi kepada para pejabat yang telah memasuki masa pensiun diantaranya Drs. Jonas Sanam, Drs. Robert M. Teuf, dan J.D. Radja Pono, SE. Perjalanan kalian sama Seperti pepatah yang mengatakan bahwa berjalan sampai ke batas dan berlayar sampai ke pulau, kalian telah mengakhiri masa bhakti dengan tuntas tanpa ada cacat ini akan menjadi contoh bagi yang lainya, tandasnya, tandas Sekda

Berdasarkan SK Bupati Kupang Nomor: 821.14/01/BKD.KAB.KPG/2013 dan Nomor: 821.13/01/BKD.KAB.KUPANG/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III lingkup Setda Kab.Kupang diserah terimakan 10 jabatan yakni:

No	Jabatan	Pejabat Lama	Pejabat Baru
1	Asisten Adiministrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kupang	Drs.Korinus Masneno	Dra. Victoria M. Kana Hebi, M.Si
2	Kaban. Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu	Drs.Korinus Masneno	Nimrot Cornelis Noke, SH
3	Kaban Lingkungan Hidup	Dra. Victoria M. Kana Hebi, M.Si	Drs. Pieter C. Sabaneno, M.Si
4	Kadis Pertambangan dan Energi	Drs.Korinus Masneno	Ibrahim Humau, SH
5	Kaban Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Marthen Bekuliu, SH	Dra. Solfina Ratu Dimu
6	Kaban Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Drs. Robert M. Teuf	Drs. Charles M.L. Panie
7	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. Jonas Sanam	Drs. Daniel Takain
8	Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Drs. Daniel Takain	Drs. Ansar Usman, M.Si
9	Kabag Administrasi Pembangunan Setda	J.D. Radja Pono, SE	Agustinus Welhelmus Dali Lomi, SE
10	Kabag Administrasi Perekonomian Setda	Agustinus Welhelmus Dali Lomi, SE	Monarchi Laudamus Markus Dethan, S.Sos

Read More

Mantan Walikota Kupang, Terjerat Skandal Kasus Dugaan Korupsi

Daniel Adoe

Kupang-TO. Mantan Walikota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur  masa bhakti 200-2012, Daniel Adoe terjerat  skandal  dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp. 4 Miliyar proyek pengadaan buku bagi puluhan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA. 2010 lalu.

Dugaan keterlibatan Daniel  ini terungkap  setelah jaksa menemukan tanda tangan yang diduga milik Daniel pada surat keputusan (SK) pengangkatan panitai pembuat komitmen (PPK), panitia tender dan pemenang tender pengadaan buku tersebut. Padahal pengangkatan PPK dalam menentukan pemenang terder proyek itu adalah tugas kepala dinas sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA)

Dugaan keterlibatan Daniel  ini diketahui setelah jaksa menemukan tanda tangan yang diduga milik Daniel pada surat keputusan (SK) pengangkatan panitai pembuat komitmen (PPK), panitia tender dan pemenang tender pengadaan buku tersebut. Padahal pengangkatan PPK dalam menentukan pemenang terder proyek itu adalah tugas kepala dinas sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA)

Mencuatnya kasus tersebut setelah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  NTT menemukan penyerahan buku kepada sejumlah sekolah tidak disertai berita  acara  sehingga tidak diketahui berapa buku yang seharusnya diterima masing-masing sekolah tersebut. Pengadaan buku dilakukan oleh Dinas Pendidikan  Pemuda dan Olah Raga (Dis -PPO) Kota Kupang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati)  NTT, Domu P Sihite  menjelaskan Daniel Adoe telah dimintai keterangan sebagai saksi, namun dirinya membantah menandatangani SK tersebut.

Dugaan sementara lanjut Sihite, ada pihak lain yang memalsukan tanda tangan Daniel guna memuluskan tender proyek ini. “Tidak mungkin bawahannya memalsukan tandatangan itu. Karena itu, saya minta untuk dibuktikan,” katanya kepada wartawan, Kamis (18/7).

Menurutnya, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, apakah nanti Daniel akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. “Saat ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh penyidik,” katanya.

Secara terpisah Lorens  Mega Man selaku Kuasa Hukum, Daniel Adoe  dengan tegas membantah kliennya menandatangani surat keputusan pengangkatan PPK, panitia tender dan pemenang tender.

“Tidak benar klien saya menandatangani surat itu. Itu  menjadi kewenangan tupoksi kepala dinas selaku pengguna anggaran. Bagaimana mungkin seorang wali kota terlibat dan mengurus sekaligus merangkap pengguna anggaran,”ujarnya. by : del/lintasntt.com

Read More