Dua Direksi PDAM Kota Kupang Mengundurkan Diri

Kupang-TO.Dua Direksi PDAM kota Kupang Plt. Manager Administrasi dan keungan Abdulah Ulumando dan Plt.Manager Teknik, Tris M. Talahatu masa tugasnya   telah berakhir. 

Dirut PDAM Kupang, Noldi Mumu  ketika  ditemui di kantornya Jumat (3/5)  menjelaskan masa jabatan kedua orang direksi tersebut sudah berkahir tahun ini.  Namun kata Noldy mereka sudah mengajukan surat pengunduran diri sebelum tanggal penetapan dimana Surat pengunduran diri tersebut ditujukan kewalikota dan tembusannya kepada dirinya slaku pimpinan PDAM kota kupang.

Menurutnya,sesuai surat edaran kemendagri serta ranperda baru yang akan segera dibahas ditetapkan dalam sidang pembahasan ranperda, bahwa direksi PDAM kedepannya bukan lagi tiga namun hanya satu direksi yakni dirut.

Ia menambahkan pemerintah kota kupang sangat menghargai kedua Direksi dan akan memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan  masa kerja mereka  di PDAM kota kupang. by: delon

Read More

DPD-RI Menilai Penolakan Bupati Belu ada Nuansa Politik

Kupang-TO. Anggota DPD-RI yang membidangi Otonomi  Daerah, Eman Babu Eha  

menilai penolakan Bupati Kabupaten Belu, Joachim Lopez, tidak disertakan dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Malaka  dalam Pilkada Kabupaten Belu ada nuansana kepentingan politik.

Eman Babu Eha, Putra asal NTT  yang saat ini berada di Jakarta ketika dihubungi selulurnya Jumat (3/5) mengatakan terkait penolakan Bupati Joachim Lopez. Ia menduga ada sesuatu yang hal yang disembunyikan oleh Joachim, sebab kalau tidak sebagai negara kesatuan apa yang disarankan atau merupakan kebijakan  pemerintah pusat  sebagai amanat dari undan-undang mengapa harus ditolak.

Menurutnya, pernyataan Joachim patut di pertanyakan pembangkangan dan perlawanan Bupati Belu terhadap pemerintah pusat. Dan kalau melakukan pembangkangan dan melawan terhadap pusat berarti dipertanyakan integritasnya. ada sesuatu yang di sembunyikan, ujar Mantan penjabat Bupati Sumba Barat Daya ini.

Dikatakan, DPD RI sudah bersikap kemarin melakukan rapat pleno dan akan mengundang mendagri dan KPU untuk segera bersikap dan jangan dibiarkan berlarut-larut karena rakyat yang akan di korbankan.

Dengan persoalan ricuhnya Pilkada Belu, Putra Asai l Sumba ini meminta pemerintah provinsi sebagai fungsi koordinasi supaya jangan hanya menjadi penonton saja namun harus mengambil langkah untuk mengarahkan persoalan ini. by : delon

Read More

PU Kota Sudah Indentifikasi Jalan Rusah Untuk Diperbaiki

Kupang-TO.Kadis PU Kota Kupang, Beny Saind  mengatakan pihaknya telah mempersiapkan staf  untuk melakukan identifikasi pembuatan RAB dalam rangka memperbaiki jalan dalam wilayah Kota Kupang yang rusak, dan penanganan  genangan air di badan jalan.

Beny Saind ketika dihubungi Jumat (3/5) di Kupang menjelaskan    jalan yang ada wilayah kota kupang  wajib menjadi pantaun dan tanggung jawab  dinas PU Kota.   sehingga dalam  kondisi apapun  musim panas  dan musin hujan  ruas jalan dalam kondisi baik.

Menurutnya, dalam  survei  tim yang dibentuk bukan hanya  jalan yang berlubang tetapi selisih lapis permukaan jalan dengan bahu jalan juga diinventarisir karena kondisi yang ada bisa mempengaruhi aspal cepat retak kalau bahu jalan tidak ditimbun agregat biar sejajar dan tidak retak pada pinggir.

Ia malah mencontohkan kasus retak pinggir ruas jalan Thamrin, jalan Bajawa, jalan Sam Ratulangi, jalan Pemuda  termasuk genakan air di jalan Cak Doko  depan SMA I,  jalan Pemuda dan jalan Nangka   udah diinventarisir jika tidak dibenahi akan mengalami  rusak yang sangat berat. by : delon

Read More

Eksekusi di Luar Program APBD Pelanggaran

Kupang-TO. DPRD Kota Kupang mengingatkan  kepada Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota untuk  tidak boleh mengeksekusi program pembangunan  jalan luar yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2013. 

Salah satu anggota Komisi B. DPRD Kota Kupang, Janlif  Bullu  baru- baru ini ketika ditemui di Kupang mengatakan anggaran pembangunan jalan yang ada di wilayah Kota Kupang  seharusnya dieksekusi sesuai dengan program  maupun kegiatan yang tidak boleh menyimpang dari  pembahasan yang sudah ditetapkan  dalam sidang anggaran di DPRD. 

"Jika program dan kegiatan untuk pembangunan jalan di lokasi kelurahan A tidak boleh dipindahkan/ dialihkan lokasinya ke kelurahan B, jika itu sempat terjadi maka masuk dalam kategori pelanggaran. Dalam penjabaran APBD sudah dirincikan soal lokasi dan jumlah dana untuk program pembangunan jalan jadi boleh ada program prioritas tapi mesti dieksekusi sesuai dengan hasil penetapan sidang APBD 2013 tidak boleh menyimpang," katanya mengingatkan.

Menurut Janlif  Bullu, dalam penanganan   jalan   rusak pihak dinas PU Kota tidak berdiam diri tetapi alangkah baiknya berkoordinasi  dengan dinas PU Provinsi dalam rangka memperbaiki  ruas jalan  provinsi maupun jalan negara yang ada di kota Kupang.

Terkait dengan kendaraan berat milik  PU Kota Kupang  yang  rusak, DPRD Kota Kupang mengaku untuk tahun  ini  Dewan  sudah menganggarkan dana untuk perbaikan  alat berat  tersebut sehingga  memudahkan kelancaran  perbaikan jalan di wilayah kota Kupang.  by : delon.

Read More